Bertahun2 pemerintah kita bergelut dengan yg namanya kartel sembako, orang2 yang mencari keuntungan dengan menumpuk bahan pokok, membuat harga tidak stabil (naik), yang saya herankan kok mereka sulit dilacak? Padahal teknologi yang bisa dipergunakan untuk memperkirakan siapa yg bermain saya rasa tidak sulit, dan membangun system pengawasan pemerataan distribusi juga gak sulit atau mahal.

Saya pernah mengirim email ke kemendag yang lagi lagi tidak mendapatkan jawaban, tentang pemanfaatan tracking system untuk melacak distribusi sembako atau item2 operasi pasar supaya tidak dikuasai kartel, bukan saya katakan bahwa system tersebut sempurna, yang saya sampaikan adalah design system pelacakan distribusi, yang memanfaatkan teknologi gps yg gratis sederhananya.

Logika saya, kalau kita bisa melacak dimana item tersebut terputus dalam pelacakan gps, kita akan bisa seharusnya memperkirakan, siapa yang bermain, apakah pihak transportasi, atau bisa membaca kalau ada orang dalam yang bermain seharusnya bisa dilihat dari entry data dan verifikasi lapangan. Yang saya lihat dan banyak kementrian2 agak malas verifikasi data yg di entry, kalau dalam hal kartel sembako ini, artinya kemungkiman ada entry distribusi yang dipermainkan, misal 10 atau lebih perusahaan distribusi yang dikuasai 1 orang, kalau saja pemerintah mau memanfaatkan tehnologi pelacakan GpS saya rasa sangat mudah melacak siapa yang bermain, dan jika pengawasan juga di manage kepolisian, akan lebih cepat polisi bergerak, tapi entahlah..

Ke 2 pemanfaatan QR code, kenapa item yang keluar baik dari kemendag untuk diatribusi atau operasi pasar tidak diberikan barcode atau QR code misal oer dus minyak goreng, diberikan QRcode untuk fungsi pelacakan kemudian turun ke penamggung jawab distribusi wilayah kembali scan QR code, lalu ke siapa yg distribusikan sampai ke sopir yang mengantar ke distributor harusnya bisa dilacak, sya rasa 100% semua yang terlibat punya smartphone dgn fungsi GPS 😑 Logikanya dengan demikian selain bisa memantau pemerataan distribusi, kita juga bisa membaca distributor mana yang menumpuk barang tersebut, dan menungkinkan jug untuk pihak pemerintah misalnya dalam operasi pasar dapat menggunakan data penduduk yang berhak mendapatkan item operasi pasar jika kita menghubungkan system tersebut dengan chip KTP dan data penduduk tidak mampu, daripada dipusingkan dengan harus kejar2an dengan kartel yg jago ngeles kan? Kenapa tidak mencegahnya? Toh teknologinya ada..

Saya jujur saya terkadang bertanya2 kenapa pengembangan pemanfaatan tehnologi kita sepertinya berjalan ditempat? Apakah ada kepentingan2 yang bermain yang menjegal usaha pemerintah memajukan pemanfaatan tehnologi, supaya bejadnya tidak ketahuan dan bebas bermain? Sekali lagi, entahlah..

Atau pemerintah yang saat ini fokusnya teralih ke media sosial demi menjaga citra pemerintahan pak jokowi? Saya melihat medsos lebih banyak berisi makian, kritik asal, hoax, dan sangat sedikit dimanfaatkan untuk benar2 memberikan solusi untuk pemerintah, kalaupun ada ide2 yang disampaikan, akun2 yg berniat memberikan ide atau solusi malah terjepit kena bully atau diserang karena dianggap mengkritik pemerintah.. lagi lagi.. entahlah..